KADIN Papua Barat Daya Audiensi dengan Dinas Pariwisata Bahas Kolaborasi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Berkelanjutan

SORONG, pilarpos.site – PAPUA BARAT DAYA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Papua Barat Daya melakukan audiensi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (8/8/2026) bertempat di Hotel Vega, Kota Sorong.

Delegasi KADIN dipimpin langsung Ketua Umum KADIN Papua Barat Daya, Darwanto, bersama jajaran wakil ketua bidang pariwisata, investasi, dan UMKM. Audiensi diterima langsung Kepala Dinas Poraparekraf, Yusdi N. Lamatenggo, S.Pi., M.Si.

Audiensi ini membahas peta jalan kolaborasi pengembangan infrastruktur pariwisata berkelanjutan, terutama untuk menopang destinasi unggulan Raja Ampat, Sorong, Tambrauw, Maybrat, dan Raja Ampat Selatan.

Fokus Infrastruktur, Bukan Hanya Promosi

Ketua KADIN Papua Barat Daya, Darwanto, menekankan bahwa pariwisata Papua Barat Daya tidak akan naik kelas jika hanya mengandalkan keindahan alam. Infrastruktur dasar harus dibenahi bersama.

“Kami dari KADIN melihat ada gap besar. Wisatawan dunia datang ke Raja Ampat, tapi infrastruktur penunjang seperti dermaga rakyat, homestay standar, akses air bersih, pengelolaan sampah, toilet bersih, sinyal dan transportasi antarpulau masih terbatas. Ini yang ingin kami kolaborasikan,” ujar Darwanto.

Ia menambahkan, KADIN siap menggerakkan anggotanya untuk berinvestasi melalui skema kemitraan.

“KADIN siap menjadi jembatan investasi. Kami dorong anggota KADIN tidak hanya bangun resort besar, tapi bangun ekosistem – mulai dari kapal wisata milik pengusaha lokal, cold storage untuk UMKM kuliner, hingga pusat pelatihan SDM pariwisata asli Papua,” tegasnya.

Disporaparekraf: Pariwisata Harus Berkelanjutan

Kepala Disporaparekraf Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo menyambut baik langkah KADIN. Menurutnya, program 2026 pihaknya memang fokus pada 3 pilar: Desa Wisata, Ekowisata, dan Digitalisasi.

“Konsep kami jelas, pariwisata berkelanjutan. Tidak bisa pariwisata merusak alam. Kami butuh infrastruktur yang ramah lingkungan, homestay yang nyaman dan aman, tapi tetap menjaga kearifan lokal dan hak masyarakat adat,” kata Yusdi.

“Pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kami butuh KADIN untuk memastikan investasi yang masuk itu berkelanjutan, memberdayakan kampung, dan menjaga kebersihan serta keselamatan wisatawan,” lanjutnya.

4 Kesepakatan Awal:

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak menyepakati langkah konkret:

1. Pemetaan Infrastruktur Prioritas: Inventarisasi bersama kebutuhan dermaga, jalan akses, homestay, dan TPS3R di 20 desa wisata prioritas.
2. Standarisasi Homestay & SDM: Program peningkatan kapasitas 17 homestay percontohan yang sudah dibantu Pemprov agar naik ke standar CHSE (Clean, Health, Safety, Environment).
3. Investasi Hijau: Mendorong investasi pengelolaan sampah plastik, energi surya untuk homestay, dan transportasi laut ramah lingkungan.
4. Kalender Investasi Pariwisata: Penyusunan joint-calendar event dan forum bisnis pariwisata Papua Barat Daya 2026 untuk menarik investor nasional.

Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk membentuk Tim Kerja Bersama KADIN – Disporaparekraf sebagai tindak lanjut kolaborasi. (Sos)